Cak Imin Klaim Pemerintah akan Respons Cepat Kekurangan Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus menjalin komunikasi dengan Badan Gizi Nasional soal program Makan Bergizi Gratis yang baru diluncurkan Senin lalu, 6 Januari 2025. Ia mengklaim pemerintah akan cepat merespons bila ada keluhan dalam program tersebut.

"Yang penting semua komplain, semua kesulitan, cepat sampaikan. Pemerintah akan respons dengan cepat," kata Muhaimin saat ditemui di acara talkshow dengan ketua OSIS SMA sederajat se-Daerah Khusus Jakarta di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Januari 2025.

Cak Imin, sapaan Muhaimin, menegaskan komitmennya untuk mendukung BGN dalam memperbaiki kekurangan yang ada pada program tersebut. Ia menjelaskan bahwa program yang digagas Presiden Prabowo ini masih dalam tahap uji coba, sehingga setiap kegagalan yang terjadi harus segera diperbaiki.

"Kami semua support untuk Badan Gizi Nasional terus memperbaiki kekurangannya, menyempurnakan yang sudah baik, tapi tentu dari masukan semua masyarakat," kata dia.

Selain itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mendorong Badan Gizi Nasional untuk melibatkan sektor UMKM dalam pelaksanaan program tersebut, agar seluruh proses dan pengawasannya dapat diperkuat.

Program MBG yang baru berjalan pada Senin, 6 Januari 2025, menghadapi sejumlah kendala. Termasuk di antaranya berupa keterlambatan distribusi makanan ke sekolah hingga belum optimalnya kualitas makanan yang disediakan. Selain itu, susu belum termasuk ke dalam menu makanan pada hari pertama pendistribusian.

Berdasarkan pantauan Tempo, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Ciracas menjadi salah satu pusat distribusi yang tidak menyediakan susu sebagai menu pendamping makan bergizi gratis yang dibagikan ke 7 sekolah di Susukan.

Di wilayah yang sama, beberapa pelajar SMP mengaku kecewa dengan rasa sayur bayam yang masam. Salah satu siswi yang merasakan pengalaman kurang mengenakkan tersebut menyatakan harapannya agar pemerintah dapat memilah bahan-bahan yang lebih segar untuk dimasak sebagai menu makanan pada waktu mendatang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu susu di program MBG hanya tersedia di daerah-daerah yang memiliki populasi sapi perah. Hal ini, kata dia, agar peternak sapi perah di daerah bisa diberdayakan.

“Kami tidak ingin program ini menjadi bagian dari peningkatan impor (susu), tetapi ingin memberdayakan sumber daya yang ada,” kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Senin, 6 Januari 2025.

Hendrik Yaputra, Hammam Izzuddin dan Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.