2 weeks ago
19
TEMPO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini ingin memfasilitasi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat dengan mencermati usulan dari Kementerian Sosial. "Kami mendukung semua program Presiden RI dari aspek tata kelola, kelembagaan sampai bagaimana kami mentransformasikan sumber daya manusia aparaturnya," kata Menteri PAN RB Rini Widyantini, Senin, 4 Agustus 2025, seperti dikutip Antara.
Menurut dia, sudah terbangun 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dan rencananya akan ditambah 59 dalam waktu dekat. "Sekolah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan Asta Cita memberantas kemiskinan dan membangun SDM (sumber daya manusia) yang lebih baik," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekolah Rakyat digagas Kementerian Sosial dan bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan. Menurut Kementerian Sosial sekolah rakyat kekurangan guru. Jumlah saat ini, lebih dari 1.500 guru ditempatkan di sekolah rakyat. Namun, 143 guru memutuskan mundur dalam beberapa waktu belakangan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan pengunduran diri tersebut antara lain alasannya karena domisili yang terlalu jauh. "Sebagian karena domisilinya jauh. Kemudian yang kedua ya mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat mereka mengundurkan diri," ujarnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mafhum terhadap keputusan para guru yang memilih mundur dan tidak memenuhi panggilan penugasan. "Sudah ada gantinya sejumlah yang sama, yaitu 143 guru yang telah diterima sebagai pengganti mereka mundur," kata Saifullah.
Perekrutan dan Status Guru Sekolah Rakyat
Abdul Mu’ti menjelaskan, guru-guru yang mengajar di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN). “Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu, 9 April 2025.
Mu’ti mengatakan meski tak terikat ASN, syarat bagi guru yang akan direkrut harus telah lulus pendidikan profesi guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran. "Yang pertama ia harus fulltime, harus di situ," katanya.
Ia menjelaskan, Penugasan kepala sekolah juga disesuaikan dengan jumlah murid di setiap lokasi. Dalam satu sekolah rakyat, bisa saja hanya memiliki satu kepala sekolah untuk tiga jenjang sekaligus: SD, SMP, dan SMA. “Untuk BNBA (by name by address) dari guru yang akan menjadi tenaga pendidik akan diserahkan pada 24 April,” katanya.
Saifullah Yusuf mengatakan, sudah ada yang bersedia menggantikan guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri. Menurut dia, guru yang mengajukan kesediaan telah mengikuti proses pendidikan profesi yang belum mendapat penempatan. "Sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan," katanya, Selasa, 29 Juli 2025.
Pada Kamis, 31 Juli 2025, Saifullah menyebut mekanisme seleksi dan penggantian guru di Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP, SMA dilakukan secara terstruktur oleh satuan tugas nasional yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta panitia perekrutan pegawai pemerintah. "Guru yang lain tidak ada masalah, mereka menerima ketentuan yang melekat sebagai guru Sekolah Rakyat, salah satunya ya siap ditempatkan di mana saja itu," kata Saifullah.
