DPR Bakal Koordinasi dengan Polri Ihwal Demonstran Ditahan

Polisi mengamankan sejumlah remaja yang hendak ikut demonstrasi.(Dok.Antara)

DPR memastikan bakal berkoordinasi dengan Polri ihwal demonstran yang ditahan. Sejumlah massa ditahan pascaunjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan institusi lain yang berkaitan dengan hal tersebut," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Dasco enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan fokus pada tuntutan yang ditujukan ke DPR, seperti gaji dan tunjangan anggota dewan.

"Pada saat ini kami fokus menjawab apa yang kemudian disampaikan kepada DPR RI," tegas Dasco.

Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR menindaklanjuti 17 tuntutan mereka yang disuarakan lewat gelombang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. Tuntutan itu diberikan deadline per hari ini, 5 September 2025.

Dari 17 tuntutan, beberapa diantaranya ditagih ke DPR. Yakni, meliputi bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Lalu, publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

Kemudian, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).(P-1)