
PENELITI Senior BRIN Siti Zuhro meminta DPR RI tidak terkesan elitis dan jauh dari masyarakat. Ia juga meminta DPR RI untuk membuka komunikasi dengan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan setelah audiensi dengan pimpinan DPR, Kamis (4/9).
Siti Zuhro memaparkan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan, termasuk mengenai pemberhentian tunjangan perumahan DPR yang menjadi perhatian masyarakat.
“Dan yang paling melegakan adalah DPR tidak boleh elitis lagi, tapi DPR yang betul-betul partisipatif yang mau mendengarkan dan membuka diri untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan masyarakat luas,” kata Siti Zuhro melalui keterangannya, Jumat (5/9).
“Kami yang ada di Mujadalah Kiai Kampung, betul-betul menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di aras lokal itu sampai ke kampung, tidak hanya ke desa, tentang apa yang mereka rasakan, butuhkan,” tambah Siti Zuhro.
Dengan dinamika yang terjadi belakangan, Siti Zuhro berharap DPR melakukan fungsi dan wewenangnya dengan amanah, termasuk memberikan pengawasan secara konstruktif kepada pemerintah.
“Kita harapkan, memang DPR melakukan fungsi representasi tadi itu perwakilan dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh missed,” tegasnya.
Siti Zuhro mengajak semua pihak untuk memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif kepada pemerintah dan DPR.
“Civil society, semua media hand in hand kampusnya, semua intelektual, profesional kita semua bahu-membahu untuk menopang, mendukung terwujudnya satu pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan eksekusi yang dari pemerintah maupun pengawasan yang konstruktif yang harusnya dilakukan oleh DPR RI,” pungkasnya. (Faj/P-3)