Kebuntuan Kongres AS Berlanjut, Penutupan Pemerintah Masuki Hari Kedua

Ilustrasi.(Al Jazeera)

PARA anggota parlemen Amerika Serikat (AS) kembali gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan federal, setelah Partai Republik dan Demokrat sama-sama memblokir rancangan undang-undang anggaran sementara untuk hari kedua berturut-turut.

Pada Rabu (1/10), Senat AS menolak dua proposal anggaran yang saling bersaing, mengulangi hasil pemungutan suara sebelumnya yang juga tidak menghasilkan solusi untuk mencegah penutupan pemerintah.

RUU Partai Republik yang bertujuan memperpanjang pendanaan hingga 21 November ditolak dengan suara 55-45. 

Tiga senator non-Partai Republik yakni John Fetterman dari Pennsylvania, Catherine Cortez Masto dari Nevada, dan independen Angus King dari Maine mendukung proposal tersebut, sama seperti pada pemungutan suara sebelumnya.

Sementara itu, usulan Partai Demokrat yang memasukkan perpanjangan pendanaan disertai alokasi layanan kesehatan baru senilai sekitar US$1,5 triliun juga gagal dengan hasil 53 mendukung dan 47 menolak. Seluruh anggota Partai Republik kembali menentangnya.

Trump Mulai Menekan Demokrat

Kebuntuan di Senat terjadi ketika Presiden AS Donald Trump berupaya menekan Partai Demokrat atas penutupan pemerintah yang telah menghentikan sejumlah layanan publik dan membuat sebagian pegawai federal bekerja tanpa gaji dengan janji bayaran di kemudian hari.

Russell T Vought, Direktur Anggaran Gedung Putih, mengatakan pemerintah membekukan dana infrastruktur sebesar US$26 miliar untuk negara-negara bagian yang dipimpin Demokrat.

Dia menyebut penundaan dana sebesar US$18 miliar untuk proyek transportasi di New York dilakukan untuk mencegah pelaksanaannya atas dasar prinsip DEI yang tidak konstitusional merujuk pada kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi yang kerap dikritik kelompok konservatif.

Vought juga menyatakan pendanaan Green New Scam senilai US$8 miliar untuk 16 negara bagian termasuk California, Washington, dan Hawaii telah dibatalkan.

Pejabat pemerintahan Trump menyinggung kemungkinan melanjutkan ancaman presiden untuk melakukan pemangkasan pegawai secara besar-besaran.

"Kita harus memberhentikan karyawan," kata Wakil Presiden AS JD Vance dalam pengarahan di Gedung Putih. 

"Kita harus menghemat anggaran di beberapa tempat agar layanan penting tidak terhenti di tempat lain," ujarnya.

Dampak Ekonomi Terasa

Stephanie Leiser, dosen kebijakan publik dari University of Michigan, memperingatkan bahwa ketidakpastian yang terjadi sudah menimbulkan tekanan ekonomi.

"Sementara semua orang menunggu bagaimana politik akan berjalan dan siapa yang paling dirugikan dan diuntungkan, kita juga perlu mengingat bahwa ketidakpastian ini sudah merugikan kita dalam hal investasi atau pengeluaran yang tertunda, biaya pinjaman yang lebih tinggi, menipisnya cadangan devisa, dan beban administratif," katanya kepada Al Jazeera.

"Semua orang menghabiskan seluruh waktu mereka untuk memikirkan skenario dan mengkhawatirkan beberapa minggu dan bulan ke depan, alih-alih merencanakan masa depan," lanjutnya.

Kedua Partai Tetap Kukuh

Dengan penutupan pemerintahan memasuki hari kedua, baik Partai Republik maupun Demokrat, belum menunjukkan tanda-tanda akan berkompromi.

Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menuduh Presiden Trump memperlakukan rakyat Amerika sebagai pion dan mengancam akan menimbulkan penderitaan bagi negara sebagai pemerasan.

Ia menegaskan bahwa upaya Partai Demokrat memperpanjang subsidi layanan kesehatan dan membatalkan pemotongan Medicaid dalam Undang-Undang Satu RUU Besar dan Indah Trump adalah cerminan kehendak publik.

"Tidak lebih. Tidak kurang. Mereka ingin kita duduk dan merundingkan sesuatu yang nyata yang akan meringankan beban berat ini dari pundak mereka," kata Schumer.

Sebaliknya, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik John Thune menyalahkan pihak lawan politiknya.

"Mereka telah kehilangan akal sehatnya dalam hal kebencian mereka terhadap Presiden Trump," tulis Thune di X. 

"Saya harap Partai Demokrat akan sadar dan membuka kembali pemerintahan," pungkasnya. (I-2)