Penanganan Demo Disorot Buntut Tewasnya Pengemudi Ojol

SEJUMLAH pihak menyoroti tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online atau ojol, akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya. Tragedi itu terjadi saat polisi menghalau massa demonstrasi di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan kekerasan polisi saat membubarkan unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR di sekitar gedung DPR/MPR itu. Para aktivis menilai aparat melakukan tindakan berlebihan (excessive use of power) yang berujung pada tewasnya pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob serta penangkapan lebih dari 600 demonstran.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan kekerasan oleh aparat adalah preseden buruk bagi demokrasi dan negara hukum. Para aktivis anggota koalisi menuntut akuntabilitas dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku kekerasan, terutama yang menyebabkan korban jiwa.

“Penanganan demonstrasi damai seharusnya sesuai prosedur hukum dan standar hak asasi manusia, bukan dengan brutalitas,” ujar Julius dalam keterangan tertulis pada Jumat.

Koalisi meminta polisi menghentikan praktik kekerasan berlebihan dan menegakkan aturan internal, seperti Peraturan Kapolri Nomor 1/2009 tentang Tata Cara Penggunaan Kekuatan, Protap Nomor I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, dan Peraturan Dankorbrimob Nomor 3/2021 tentang Penindakan Anarki.

Mereka menyoroti akar masalah yang melatari aksi massa, yakni kebijakan DPR menaikkan tunjangan anggota di tengah kesulitan ekonomi masyarakat hingga publik marah dan menuntut pembubaran DPR. Mereka meminta anggota DPR dan pemerintah berhenti mengeluarkan pernyataan yang menyakiti dan kebijakan yang merugikan rakyat.

“DPR dan pemerintah sudah seharusnya ikut mengambil beban tanggung jawab atas kasus kekerasan yang terjadi, sebagai akibat dari dampak kebijakan yang mereka keluarkan,” kata dia.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri atas PBHI, Imparsial, Centra Initiative, Dejure, dan Raksha Initiatives.

Adapun anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menyoroti soal prosedur operasional standar (SOP) Brimob terhadap pengamanan aksi unjuk rasa buntut tewasnya pengemudi ojol, Affan Kurniawan.

“Sekali lagi, poinnya kita sayangkan itu terjadi, mestinya teman-teman di kepolisian paham betul SOP-nya, yang bisa mengukur situasi yang tepat karena memang mobil (rantis) itu cukup kuat, mestinya dia bisa membaca situasi itu,” kata Hinca saat memberi keterangan pers di kompleks parlemen, Jumat.

Berdasarkan video yang beredar luas, dia sendiri mengaku heran dengan kecepatan rantis Brimob yang digunakan saat pembubaran aksi unjuk rasa hingga menyebabkan seorang pengemudi ojol tertabrak dan meninggal.

“Kalau lihat kecepatannya, belum pernah saya lihat menghalau massa secepatnya itu. Biasanya kan pelan saja, terus sampai mundur, menggeser (massa), itu yang saya lihat,” ucap dia, yang menyayangkan terjadinya peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa pengemudi ojol tersebut.

Dia mengatakan akan meminta keterangan atas insiden terkait kepada pihak kepolisian dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI dengan Polri pada awal pekan depan.

Polri Perlu Benahi Mekanisme Penanganan Demonstrasi

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Qothrunnada Wahid menegaskan kepolisian perlu membenahi mekanisme penanganan unjuk rasa, menyusul insiden yang menewaskan pengemudi ojol Affan Kurniawan.

“Menurut saya, kepolisian perlu menata ulang mekanisme-mekanisme dalam penanganan unjuk rasa karena kita merekam banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan yang eksesif dan berlebihan ini,” ujar Alissa usai pembukaan Konferensi Tunas GUSDURian 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat, seperti dikutip dari Antara.

Alissa mengatakan polisi, militer, dan pemangku kebijakan harus memahami relasi demokratis di Indonesia yang berarti rakyat berhak mendapat perlindungan dan rasa aman dalam menyampaikan aspirasinya.

Dia menegaskan, dalam demokrasi, rakyat bukanlah hamba dari penguasa. “Polisi, militer, dan semua yang memegang senjata, juga pemerintah, dan bahkan anggota DPR harus paham relasi di Indonesia adalah relasi demokratis,” kata dia.

Putri sulung Presiden Ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mengingatkan kembali sejarah yang mencatat Gus Dur kerap melontarkan kritik tajam terhadap DPR. Salah satu ungkapan yang masih sering dikutip Gus Dur adalah “Memang tidak jelas bedanya antara DPR dan TK”.

Kritik tersebut lahir dari keprihatinan Gus Dur atas kebijakan DPR yang kerap tidak berpihak kepada rakyat. “Ada warga kehilangan nyawa akibat kebijakan DPR dan pemerintah yang tidak peka terhadap rakyat. Padahal, Gus Dur adalah seorang politisi, tetapi juga sosok yang paling keras mengkritik negara,” ujar Alissa.

Dia menegaskan, meski Gus Dur pernah menjabat sebagai presiden, dia selalu menekankan warga NU maupun masyarakat luas tetap kritis terhadap pemerintah. “Gus Dur berada pada persimpangan antara negara dan rakyat, tetapi ia selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata dia.

Menurutnya, Gus Dur mengajarkan bahwa setiap keputusan seorang pemimpin harus ditujukan untuk kepentingan rakyat. Hal itu berangkat dari spiritualitas dan ruang-ruang teologis yang selalu menjadi dasar langkah Gus Dur.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan prihatin atas insiden tewasnya Affan Kurniawan dan terlukanya pengemudi ojol lainnya akibat dilindas rantis milik Polda Metro Jaya. Ombudsman mendesak evaluasi total terhadap tindakan aparat dalam pengamanan aksi demonstrasi.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan konstitusi telah menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, pengamanan aksi demonstrasi harus dilakukan secara humanis.

Menurut dia, peristiwa tewasnya Affan Kurniawan menjadi alarm serius atas pelaksanaan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh aparat. Sebab, prosedur pengamanan semestinya mengedepankan prinsip persuasif, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Johanes menuturkan Ombudsman akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya perihal proses pemeriksaan terhadap tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut serta memastikan penanganan terhadap sekitar 600 orang peserta aksi yang ditangkap.

Ombudsman juga akan mengunjungi Mako Brimob Kwitang untuk memastikan keberadaan dan kondisi tujuh personel Brimob yang sedang menjalani pemeriksaan. “Ombudsman akan memastikan proses penanganan kasus ini berjalan transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan,” ujar Johanes melalui keterangan pers pada Jumat, 29 Agustus 2025.

Oyuk Ivani Siagian, Dinda Shabrina, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Bintang Kehormatan untuk Teman Prabowo