UU BUMN Baru Dinilai Perkuat Tata Kelola dan Dorong Kepercayaan Investor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus atau Nico menyampaikan, pengesahan Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbaru berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap emiten BUMN di pasar modal Indonesia. Menurutnya, UU tersebut berpotensi menjadi katalis positif bagi valuasi emiten BUMN dalam jangka menengah hingga panjang, karena mendorong transparansi, profesionalisme, serta efisiensi.

“Meski demikian, transisi kelembagaan dari Kementerian BUMN ke Badan Pengaturan (BP) BUMN bisa menimbulkan volatilitas sementara di pasar akibat penyesuaian struktur dan regulasi,” ujar Nico dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Nico menjelaskan, pembentukan BP BUMN serta penguatan fungsi pengawasan dan transparansi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat meningkatkan tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG).

“Hal ini bisa memperkuat kepercayaan investor, khususnya asing, karena risiko praktik nontransparan semakin ditekan,” katanya.

Ia menambahkan, adanya larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri, serta penempatan profesional di kursi komisaris, berpotensi meningkatkan independensi manajemen sehingga keputusan bisnis lebih berorientasi pada kinerja dan profitabilitas.

“Emiten BUMN bisa mendapat dorongan efisiensi serta strategi bisnis yang lebih adaptif terhadap pasar,” ujarnya.

Selain itu, penegasan kesetaraan gender membuka peluang bagi penguatan sumber daya manusia (SDM) di jajaran direksi dan komisaris, yang dapat menciptakan iklim kerja lebih inklusif dan inovatif.

“Hal ini selaras dengan tren environmental, social, and governance (ESG) yang kini menjadi fokus investor global,” kata Nico lagi.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penataan saham di holding investasi maupun operasional, serta aturan perpajakan khusus, dapat menimbulkan ketidakpastian jangka pendek.

“Investor mungkin masih menunggu kepastian teknis implementasi, terutama terkait potensi dampaknya terhadap laba bersih dan dividen,” ujarnya.

DPR RI secara resmi mengesahkan RUU BUMN menjadi UU dalam Sidang Paripurna ke-6 Masa Persidangan I-2025–2026 pada Kamis (2/10/2025).

UU BUMN terbaru memuat 12 ketentuan utama, di antaranya pembentukan Badan Pengaturan (BP) BUMN, kepemilikan saham seri A dwiwarna sebesar 1 persen oleh negara, pengaturan komposisi saham di holding investasi dan operasional, serta pelarangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri di direksi dan komisaris.

Selain itu, UU tersebut mengatur penghapusan status penyelenggara negara bagi direksi/komisaris, penempatan profesional di dewan komisaris, penguatan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan, penambahan peran BP BUMN, serta penegasan kesetaraan gender dalam jabatan strategis.

Ketentuan lainnya mencakup pengaturan perpajakan atas transaksi holding, pengecualian kewenangan BP BUMN pada BUMN yang berfungsi sebagai alat fiskal, serta mekanisme peralihan pegawai dari Kementerian BUMN ke BP BUMN.