1 month ago
36
Ilustrasi: Anggota Polisi membawa motor pengendara yang melanggar aturan saat Operasi Patuh Jaya 2024 di Jl Letjen S Parman, Jakarta, Senin (15/7/2024)( ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)
POLDA Metro Jaya resmi menggelar Operasi Patuh Jaya 2025 mulai Senin, 14 Juli 2025. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari hingga 27 Juli, dengan mengerahkan 2.938 personel gabungan. Tujuannya jelas: meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, menjelaskan bahwa operasi tahun ini menyasar empat aspek utama, yaitu: pengendara, kendaraan, lokasi, dan kegiatan masyarakat.
1. Sasaran Pengendara
Pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan meliputi:
- Pengemudi melawan arus dan melanggar marka jalan,
- Berkendara dalam pengaruh narkoba atau alkohol,
- Menggunakan ponsel saat mengemudi,
- Tidak memakai helm SNI atau sabuk pengaman,
- Melebihi batas kecepatan,
- Pengemudi di bawah umur.
2. Sasaran Kendaraan
Kendaraan yang akan ditindak meliputi:
- Tidak layak jalan,
- Tidak memiliki kelengkapan seperti plat nomor (TNKB), kaca spion standar, dan knalpot sesuai aturan,
- Kendaraan tanpa STNK atau TNKB palsu,
- Kendaraan sipil yang menggunakan rotator dan sirine tanpa izin.
3. Sasaran Lokasi
Operasi akan difokuskan di kawasan yang rawan pelanggaran dan kepadatan lalu lintas seperti:
- Kawasan tertib lalu lintas dan industri,
- Jalan raya, jalan tol, dan jalur ganjil-genap,
- Terminal, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan,
- Area wisata, pasar, dan pusat perbelanjaan.
4. Sasaran Kegiatan
Penertiban juga menyasar aktivitas yang mengganggu fungsi jalan umum, seperti:
- Pasar tumpah dan PKL di trotoar,
- Aksi unjuk rasa yang mengganggu arus lalu lintas,
- Kegiatan meminta sumbangan di jalan raya.
Tujuan Operasi Patuh Jaya 2025
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menyampaikan bahwa Operasi Patuh Jaya 2025 mengusung tema “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas”. Tema ini sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat yang disiplin, patuh hukum, dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
"Tema tersebut sangat relevan, dengan semangat kita untuk membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahtera, yang mana ketertiban dalam berlalu lintas merupakan cerminan, kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum," kata Karyoto dikutip Antara, Senin (14/7).
Ia juga menegaskan bahwa seluruh personel harus menjalankan tugas sesuai prosedur, dengan pendekatan yang humanis, simpatik, dan tanpa kompromi terhadap pelanggaran.
"Serta hindari tindakan kontraproduktif. Tidak ada negosiasi. Tidak ada transaksional dan jangan sakiti hati masyarakat," katanya. (Ant/P-4)
