Ngitung Angka Upah Minimum 2026, Buruh Masih Pakai Jurus KHL?

Jakarta, CNBC Indonesia - Serikat Buruh buka suara soal dasar perhitungan penetapan upah minimum 2026, di mana kini komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tak lagi menjadi hitungan dasar, tetapi masih menjadi pertimbangan untuk hasil akhir kenaikan upah minimum.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dasar perhitungan kenaikan upah minimum kini mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 tahun 2024, di mana perhitungan dasarnya yakni data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Namun, KHL tetap menjadi pertimbangan.

"Kalau menghitungnya bukan lagi dari KHL. Jadi keputusan MK Nomor 168 tahun 2024 menghitung kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Baru berikutnya, di dalam pertimbangannya, MK bilang dalam penentuan kenaikan upah minimum tetap harus mempertimbangkan pemenuhan KHL," kata Said Iqbal ketika dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (4/9/2025).

Pihaknya menambahkan karena Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 masih berlaku, Setelah perhitungan dari keputusan MK tersebut, nantinya tetap perlu mempertimbangkan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), apakah sudah sesuai atau belum.

"Jadi, bukan dalam KHL. Hitung aja inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, tapi nanti dilihat apakah setelah kenaikan itu pemenuhan kehidupan layaknya tercapai nggak. Andai kan ada salah satu pihak berpendapat bahwa ini belum mencapai pemenuhan kehidupan layak sebagaimana yang MK minta, barulah mereka survei Dewan Pengupahannya. Jadi, tergantung kebutuhan dari DewanPengupahannya," lanjut Said Iqbal.

Adapun untuk pemenuhan KHL, saat ini masih menggunakan 64 komponen sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020.

Di sisi lain, Said Iqbal menambahkan sesuai ketentuan yang berlaku, rapat Dewan Pengupahan Nasional biasanya akan dilaksanakan pada akhir September.

Adapun untuk penetapan upah minimum pun berbeda, di mana untuk upah minimum provinsi (UMP) jika sesuai aturan berlaku, maka penetapannya akan dilakukan 1 November 2025. Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) yakni pada 20 November 2025. Penetapan UMP dan UMK dihitung 60 hari sebelum berlakunya upah minimum baru pada 1 Januari 2026.

Namun, berdasarkan tahun sebelum-sebelumnya, penetapan upah minimum bisa saja mundur dari jadwal yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena setiap daerah tentunya berbeda-beda dan juga tergantung dari proses negosiasi antara pemerintah daerah, pengusaha, maupun perwakilan buruh.

"Kalau melihat aturannya, itu kan 60 hari sebelum 1 Januari ya. Berarti kan sekitar 1 November. Nah, tapi dalam kenyataannya, setiap provinsi berbeda-beda. Tergantung alot atau tidak alotnya negosiasi," ujarnya.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Bos Buruh Getok Upah Minimum 2026 Naik Sampai 10,5%, Gini Ngitungnya