Sebelumnya, Sudewo menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Meskipun sudah meminta maaf dan kebijakan PBB-P2 tersebut kemudian dibatalkan, namun warga Pati tetap berunjuk rasa dan menuntut Sudewo mundur.
Lalu seperti apa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati?
Mengutip laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, pendapatan daerah Kabupaten Pati yang dipatok dalam APBD 2025 senilai Rp 2,87 triliun. Sementara belanja daerahnya Rp 2,94 triliun.
Berikut Postur Lengkap APBD Pati 2025
A. Pendapatan Daerah Rp 2,87 triliun
(realisasi hingga 12 Agustus 2025 Rp 1,788 triliun)
B. Belanja Daerah Rp 2,94 triliun
(realisasi Rp 1,69 triliun atau 57,50 persen)